Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memulai pertemuan tahunannya, Senin (27/5) dengan para menteri pemerintah dan utusan penting lainnya berharap dapat memperkuat kesiapsiagaan global menghadapi pandemi berikutnya setelah COVID-19 yang menghancurkan.
Namun proyek yang paling ambisius, yaitu mengadopsi “perjanjian” pandemi, telah ditunda untuk saat ini setelah upaya selama 2,5 tahun untuk menghasilkan rancangan yang dapat menyatukan negara-negara gagal pada Jumat lalu, atau pada batas waktu yang ditetapkan.
Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan bahwa ketidakberhasilan membuat rancangan itu bukanlah suatu “kegagalan” dan Majelis Kesehatan Dunia pekan ini masih dapat merencanakan langkah ke depannya.
Ketika para diplomat, pejabat kesehatan, dan aktivis masih berupaya untuk menghasilkan rancangan perjanjian, ia memperkirakan pertemuan tersebut akan menjadi salah satu pertemuan paling signifikan dalam 76 tahun sejarah WHO.
Para pejabat WHO dan pihak-pihak lain sangat bersemangat untuk memanfaatkan momentum kekhawatiran yang ditimbulkan oleh pandemi virus corona ini, dengan risiko bahwa semakin hal ini hilang dalam sejarah, semakin berkurang minat masyarakat dan pembuat kebijakan, dalam mempersiapkan diri menghadapi pandemi di masa depan.
Premis dasarnya adalah bahwa patogen yang tidak mengenal batas negara memerlukan respons terpadu dari semua negara. Namun para pengambil keputusan kesulitan untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan seruan dari pejabat WHO untuk berpikir lebih luas demi kepentingan kemanusiaan dan kesetaraan.
Jadi, para menteri kesehatan kini harus mengambil tindakan dan mencoba mengatasi perbedaan mendasar, termasuk bagaimana dunia dapat berbagi informasi tentang patogen yang muncul dan sumber daya yang langka seperti vaksin dan masker ketika permintaan meroket.
Pertemuan 194 negara anggota badan kesehatan PBB itu dibuka hari Senin dengan pidato dari Tedros dan komentar video dari para peserta terkenal termasuk Presiden Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.
Para utusan akan membahas masalah kesehatan global termasuk dampak perang di negara-negara seperti Timur Tengah, Sudan dan Ukraina.
Alih-alih membuat perjanjian pandemi, cara terbaik saat ini untuk memperkuat arsitektur kesehatan internasional guna memerangi wabah lintas batas adalah melalui amendemen terhadap Peraturan Kesehatan Internasional yang sudah berusia hampir dua dekade, yang “secara prinsip” telah disetujui oleh negara-negara, kata Tedros, minggu lalu.
Peraturan-peraturan tersebut berfokus pada upaya membantu negara-negara mendeteksi dan merespons keadaan darurat kesehatan.
Misalnya, utusan yang hadir di majelis dapat menetapkan konsep “darurat pandemi” untuk mengembangkan dan menyempurnakan kategori Darurat Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Kepedulian Internasional (Public Health Emergency of International Concern) yang rumit, yang saat ini merupakan tingkat kewaspadaan tertinggi WHO terhadap epidemi berbahaya.
Istilah seperti ini dapat membantu memberikan informasi kepada masyarakat pada saat kebingungan dan ketidakpastian sedang merajalela, seperti pada saat wabah COVID-19 merajalela. [ab/uh]
