Akankah Program Makan Bergizi Gratis Perbaiki Gizi Anak?

“Alhamdulillah ngebantu ya untuk kita para ibu-ibu jadi tiap pagi tidak repot sama bekal anak-anak. Alhamdulillah juga kata anak-anak saya sih enak, ada ikannya, ada sayurnya, ada susunya juga. Rasanya juga kata dia enak. Semoga terus berlanjut ya, ngebantu kita buat anggaran di rumah juga,” ujar Juwita.

“Alhamdulillah anak-anak suka dengan menunya ya walaupun kadang-kadang mereka tidak habis juga makannya, mungkin karena porsinya yang terlalu besar untuk anak kelas satu yaa…” kata Rini.

Juwita dan Rini, dua ibu yang tinggal di Cakung, Jakarta Timur, sangat gembira ketika anak-anak mereka ikut mendapat makan siang bergizi gratis pada hari Senin (6/1). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang telah diluncurkan secara resmi di 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 dari 38 provinsi.

Program MBG ini disampaikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada masa kampanye pemilu presiden dan wakil presiden tahun lalu. Makan siang gratis berubah nama menjadi Makan Bergizi Gratis sejak Mei 2024. Alasannya karena jam belajar pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK) hingga kelas I sekolah dasar (SD) hanya sampai pukul 10 pagi, sehingga waktu pemberian makanan tidak lagi pada siang hari, tetapi pagi hari.

Tidak hanya PAUD, TK dan kelas I SD, program MBG juga menyasar kelompok anak sekolah serta tingkat SMA dan sederajat, anak balita, ibu hamil serta ibu menyusui.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

Hasbi mengatakan, sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi. Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Penentuan titik lokasi eksekusi program MBG didasarkan pada kesiapan masing-masing daerah. Termasuk di dalamnya kesiapan infrastruktur yang memadai.

Alokasi anggaran program MBG

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025; itu pun tidak mencapai semua anak.

Oleh karena itu Badan Gizi Nasional (BGN) berencana meminta tambahan anggaran sekitar Rp140 triliun.

“Sekarang Rp71 triliun sampai bulan Juni. Tapi Pak Prof. Dadan (Kepala BGN) Dadan Hindayana) lagi berusaha, Bapak Menteri lagi berusaha. Nah kalau ditambah Rp140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan, berarti Rp210 triliun,” kata Zulhas.

Ia memperkirakan program yang melibatkan pengusaha UKM ini, akan menelan anggaran Rp420 triliun per tahun.

Konsistensi program

Pakar Gizi Anak Tan Shot Yen mengatakan yang terpenting dalam program ini adalah konsistensi menu, di mana konsep gizi seimbang harus dibarengi dengan konsep makanan sehat. Dia menyayangkan menu yang disajikan pada awal program MBG adalah ayam teriyaki.

“Saya lebih appreciate kalau dikasih ayam kalasan, ayam woku. Ayam woku bumbu nya bumbu lokal yang pasti sehat. Yang ditakutkan kemaren isinya ada aneka saus dan sebagainya dimana saus-saus itu kita tau banget itu isinya adalah bahan pangan imbuhan beresiko karena pasti ada gulanya, mecinnya dan segala macam, kita kan tau teriyaki,” ungkapnya kepada VOA pada Selasa (7/1).

Menurut Tan, menu setiap daerah seharusnya berbeda, disesuaikan dengan pasokan bahan pangan lokal. Hal ini akan ikut mendorong kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan, sambil tentunya mendapat informasi penting.

Tan Shot Yen menyayangkan pemerintah yang tidak menepati janji yang akan memulai program MBG secara bertahap dan yang menjadi fokus daerah 3T (terdepan, terluar dan terbelakang). Pasalnya di daerah-daerah tersebut angka stunting tinggi, “kok mulainya di kelurahan Palmerah, di Bandung, di Tangerang, mereka ga butuh makanan, yang butuh itu di pesisir, anak nelayan, anak-anak yang ada di pelosok, mereka yang butuh sebenarnya,” ungkap Tan. [fw/em]