Kekerasan Senjata Api adalah Krisis Kesehatan Masyarakat

Kepala Korps Kesehatan Masyarakat AS Dr. Vivek Murthy mengumumkan bahwa kekerasan senjata api di AS merupakan krisis kesehatan masyarakat pada hari Selasa (25/6). Ia menyerukan pengendalian senjata api yang lebih baik, termasuk pelarangan senapan serbu.

Murthy menerbitkan Imbauan Kepala Korps Kesehatan Masyarakat Mengenai Kekerasan Senjata Api untuk mengatasi keprihatiinannya.

Imbauan itu menyoroti strategi untuk mengurangi jumlah kematian akibat senjata api, misalnya menerapkan pemeriksaan latar belakang secara universal terhadap pembeli, melarang penggunaan senapan serbu oleh warga sipil dan mewajibkan tempat penyimpanan yang aman untuk senjata api.

Dokumen itu menyebutkan bahwa kekerasan senjata api merupakan penyebab utama kematian orang berusia satu sampai 19 tahun di AS.

“Meningkatnya jumlah anak dan remaja yang meninggal akibat cedera terkait senjata api dan dampak kesehatan mental yang besar terhadap masyarakat membuat kekerasan senjata api menjadi krisis kesehatan masyarakat yang mendesak di Amerika,” demikian isi imbauan itu.

Imbauan itu menyebutkan bahwa 48.204 orang di AS meninggal akibat cedera terkait senjata api pada 2022, yang mencakup bunuh diri, pembunuhan dan kematian yang tidak disengaja.

Tingkat kekerasan senjata api di AS tergolong tinggi dibandingkan negara-negara lain.

“Data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menemukan bahwa, pada 2015, tingkat kematian akibat

senjata api secara keseluruhan di AS 11,4 kali lebih tinggi dibandingkan 28 negara berpendapatan tinggi lain,” demikian dijabarkan dalam laporan itu.

Imbauan kepala korps kesehatan AS diterbitkan untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu kesehatan masyarakat.

Murthy, yang diajukan oleh Presiden AS Joe Biden untuk memegang jabatan itu, menggambarkan kekerasan senjata api sebagai sebuah “ancaman yang mendesak” dan mengatakan bahwa “masalah ini terus berkembang,” dalam pernyataannya saat mengumumkan imbauan tersebut.

Pemerintahan Biden sendiri mendukung diperketatnya pengendalian kepemilikan senjata api dengan alasan sering terjadinya peristiwa penembakan massal di sekolah dan tempat umum lainnya.

Akan tetapi, mereka menghadapi tentangan keras dari para pegiat hak-hak kepemilikan senjata api, yang mengatakan bahwa Amandemen ke-2 Konstitusi AS mengizinkan mereka memiliki beragam jenis senjata api. [rd/jm]

Sebagian informasi dalam laporan ini berasal dari Agence France-Presse.