WHO Dorong Regulasi untuk Eliminasi Lemak Trans pada Produk Pangan Indonesia

Siapa yang tidak suka makan gorengan? Bakwan, pisang goreng, ayam goreng atau kentang goreng, adalah makanan yang kerap menjadi makanan sehari-hari warga Indonesia. Rasanya enak, harganya murah dan mudah didapat di mana saja. Tapi tahukah Anda kalau gorengan adalah salah satu makanan yang mengandung lemak trans sangat tinggi yang berpotensi memicu penyakit jantung dan stroke?

Kajian yang dilakukan Badan Kesehatan Dunia WHO baru-baru ini atas 130 produk pangan Indonesia mendapati bahwa 8,5 persen di antara produk pangan itu mengandung asam lemak trans lebih dari dua persen. WHO membagi pengujian laboratorium atas 130 produk pangan itu ke dalam empat kategori makanan, yaitu minyak dan lemak, margarin dan olesan, makanan kemasan yang terbuat dari lemak (seperti biskuit, kue kering, wafer, kue, dan roti), serta makanan siap saji seperti mi goreng, nasi goreng, ayam goreng, kentang goreng, dan roti.

Kandungan lemak trans lebih dari dua persen ditemukan pada produk yang banyak dikonsumsi seperti biskuit, wafer, cake, produk bakery produksi dalam negeri dan impor, dan jajanan kaki lima. Kandungan lemak trans lebih dari dua persen juga ditemukan pada bahan-bahan yang umum digunakan untuk produksi produk bakery yaitu baking fat dan shortening.

Lemak trans atau asam lemak trans adalah asam lemak tak jenuh yang berasal dari sumber alami atau industri. Konsumsi lemak trans secara signifikan dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan berkontribusi terhadap sekitar 500.000 kematian akibat penyakit jantung koroner secara global setiap tahunnya.

Ketua tim penelitian kajian itu, Prof. Didah Nur Faridah mengatakan semakin tinggi konsumsi asam lemak jenuh trans, semakin tinggi pula rasio low-density lipoprotein (LDL) dan High-density lipoprotein (HDL) kolesterol dalam tubuh.

“Kita ketahui bersama bahwa peningkatan rasio LDL dan HDL kolesterol itu memicu terjadinya penyakit jantung koroner dan itu sudah banyak penelitian membuktikan hal tersebut,” ujarnya dalam konferensi pers virtual hari Senin (6/5).

Menurut peneliti dari Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pertanian dan Pangan Asia Tenggara (SEAFAST Center), Institut Pertanian Bogor itu, kajian WHO tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat regulasi yang menekan penggunaan atau konsumsi asam lemak, agar sesuai dengan rekomendasi WHO.

WHO selama ini memang telah mendorong setiap negara untuk mengadopsi satu dari dua kebijakan praktik terbaik eliminasi lemak trans. Langkah pertama adalah membatasi kadar lemak trans hingga dua persen dari total kandungan lemak di semua makanan. Langkah kedua adalah melarang minyak terhidrogenasi sebagian (partially hydrogenated oil/PHO), termasuk pelarangan produksi, impor, penjualan, dan penggunaan PHO pada semua makanan.

Hingga saat ini baru 53 negara yang mengadopsi kebijakan praktik terbaik eliminasi lemak trans, termasuk Denmark, yang menjadi negara pertama yang menerapkan kebijakan tersebut sejak 2003.

WHO: Perlu Regulasi untuk Tekan Penggunaan Lemak Trans

Team Lead NCDs and Healthier Population, WHO Indonesia, Lubna Bhatti mengatakan berdasarkan pengalaman WHO dan komunitas global, cara paling efektif untuk menghilangkan lemak trans adalah melalui regulasi. Regulasi dinilai penting dan perlu segera dikeluarkan karena konsumen makanan lemak trans yang sangat tinggi di Indonesia adalah anak-anak.

Lubna Bhatti mengatakan “yang memprihatikan adalah kebanyakan makanan ini dikonsumsi luas oleh anak-anak, dan bahkan sangat populer di kalangan mereka. Ini berarti kita menimbulkan risiko pada masa depan generasi mendatang.”

Ditambahkannya, hasil kajian itu diharapkan membantu Indonesia mengembangkan kebijakan yang lebih baik untuk menciptakan lingkungan makanan yang sehat bagi 270 juta penduduk.

Edukasi Bahaya Lemak Trans

Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono mengakui perlunya regulasi untuk membatasi kandungan lemak trans pada produk makanan di Indonesia. Disisi yang lain upaya edukasi harus terus dilakukan kepada kepada masyarakat terkait bahaya lemak trans.

“Yang sulit adalah pada sektor informal, tukang gorengan, tukang martabak, dan berbagai macam lagi. Itu yang susah untuk diatur. Tapi nanti kita akan berupaya kalau paling tidak masyarakat akan lebih disadarkan,” kata Dante.

Banyak negara, tambahnya, yang belajar dari keberhasilan Denmark melarang asam lemak industri pada makanan. Terlebih dalam sepuluh tahun sejak kebijakan itu diberlakukan pada tahun 2003, angka kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah di Denmark turun 20 persen. [yl/em]